fbpx

Pj. Bupati Bener Meriah Ikuti Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBK 2022

foto : suasana ruang sidang Paripurna DPRK Bener Meriah, dok : 23/9/2022

Redelong- Gayo news. com |Penjabat Bupati Drs. Haili Yoga, M.Si, kembali mengikuti rapat paripurna masa persidangan III (Tiga) tentang rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2022 di ruang sidang DPRK setempat, Jum’at (23-09-2022).

Sebelum membacakan pidato, Pj. Bupati Drs. Haili Yoga, M.Si mengajak seluruh peserta rapat yang ada di ruang sidang gedung DPRK Bener Meriah untuk sejenak memanjatkan doa untuk kesembuhan dua orang pejabat Bener Meriah yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Sejenak tampak seluruh peserta sidang paripurna yang ada di ruang sidang DPRK saat itu menundukan kepada sembari mendoakan kesembuhan dua Kepala SKPK di Lingkungan Pemkab Bener Meriah yang tengah mejalani pengobatan di rumah sakit saat ini.

Sementara itu, Pj. Bupati Drs. Haili Yoga, M.Si dalam pidatonya menyampaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 161 Pertautan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal antara lain sebagai berikut, pertama perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum APBK. Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara kegiatan dan antara jenis belanja.

Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Ke-empat, keadaan darurat dan kelima, keadaan luar biasa. Dalam penyusunan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun program dan kegiatan yang sifatnya prioritas dengan mengacu pada RPJMD serta ketersediaan anggaran yang ada.

Secara umum kata Pj. Bupati, kebijakan anggaran daerah yang terkait dengan pendapatan dan belanja daerah mengalami perubahan dari target yang ditetapkan, dari sisi pendapatan dan belanja terjadi pengurangan, hal ini disebabkan karena dampak perubahan ekonomi nasional yang berakibat pada perubahan postur APBN dalam rangka strategi penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan dampaknya.

Dikatakannya, menyikapi kondisi diatas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah perlu melakukan penyesuaian dan penjadwalan skala prioritas program dan kegiatan dalam APBK perubahan tahun anggaran 2022, dengan tetap mempertahankan kebijakan peningkatan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, penanggulangan dampak ekonomi daerah yang ditampung dalam APBK- perubahan tahun 2022 antara lain


Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan infrastuktur pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dampak ekonomi dan fasilitas umum yang berkualitas.


Pemerintah daerah berupaya untuk menganggarkan beberapa program/ kegiatan yang dialokasikan untuk penangan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) telah mendapat persetujuan dari DPRK, disamping itu juga pemerintah daerah sesuai amanah pmk nomor : 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 dan surat edaran menteri dalam negeri nomor 500/4825/SJ/SJI tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, dari instruksi tersebut harus melakukan realokasi sebesar 2% dari dana transfer umum bulan Oktober sampai bulan Desember dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, kondisi ini terjadi diluar asumsi kebijakan umum tahun anggaran berjalan.


Dalam hal penggunaan silpa tahun anggaran 2021 yang bersumber dari Dana JKN, Dana Bos dan Otsus Pemerintah Daerah Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Aceh sesuai amanat peraturan yang berlaku.

Dikatakannya, dalam penyusunan APBK perubahan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing, disamping itu kegiatan yang dituangkan dalam KUA-PPAS perubahan dengan mempertimbangkan waktu efektif dalam bekerja dalam tahun berjalan.

“Jumlah plafon anggaran yang kaki sebutkan masih diperlukan saran dan pertimbangan dari dewan, kami menyadari secara sungguh-sungguh bahwa angka yang kami sampaikan belum menampung semua aspirasi, kebutuhan dan keinginan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bener Meriah karena keterbatasan sumber dana yang tersedia atau masih terbatasnya keuangan daerah. Insya Allah dengan kebersamaan kita, rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun 2022 ini dapat kita selesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” tutunya.

Tampak hadir dalam sidang paripurna di gedung DPRK Bener Meriah saat itu, Forkofimda, Plt. Sekda, Para Asisten, para staf ahli Bupati, para kepala SKPK, para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten. (***)

%d blogger menyukai ini: